RUU Perampasan Aset Ditargetkan Tuntas 15 Desember

Rancangan naik ke pembahasan bersama

Persetujuan dalam rapat paripurna menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai usul resmi DPR. Tahap berikutnya berlangsung di Komisi III bersama pemerintah, dengan tenggat politik yang dipasang pada pertengahan Desember.

Daftar masalah dibahas mulai November

Komisi III berencana mulai menelaah daftar inventarisasi masalah pada masa persidangan yang dibuka 10 November. Penyusunan draf sebelumnya melibatkan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan aspirasi tertulis dari masyarakat.

Pengawasan menjadi bagian penting

Dukungan publik terhadap perampasan aset disertai kekhawatiran agar instrumen itu tidak dipakai untuk tekanan politik atau pemerasan. Karena itu, aturan prosedur dan kontrol atas penerapannya akan menjadi pokok pembahasan.