Panja RUU Perampasan Aset Diminta Buka Draf Terbaru ke Publik

Keterbukaan draf menjadi sorotan

Direktur Eksekutif Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi Oce Madril menilai Panitia Kerja RUU Perampasan Aset perlu memublikasikan draf terbaru. Keterbukaan itu dinilai penting agar masyarakat dapat melihat bagaimana masukan yang terkumpul selama proses legislasi diterjemahkan ke dalam rumusan aturan.

Pengawasan harus seimbang

Oce menyebut aturan baru harus memperkuat pengembalian aset negara dari tindak korupsi dan kejahatan lain. Namun, kewenangan penegak hukum juga harus diimbangi mekanisme pengawasan yang kuat agar proses perampasan tidak melahirkan kecurangan atau praktik mafia hukum baru.

Target pembahasan

Komisi III DPR membentuk Panja yang dipimpin Habiburokhman dan mempercepat agenda rapat dengar pendapat umum. Target pengesahan dipasang paling lambat 15 Desember 2026, tenggat yang menurut Oce masih masuk akal karena pembahasan regulasi tersebut telah berlangsung lama.