Tuntutan transparansi
Kementerian Komunikasi dan Digital meminta Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengelola platform digital meningkatkan transparansi penggunaan kecerdasan artifisial dan pengelolaan algoritma. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Mediodecci Lustarini mengatakan AI dapat membantu publik mencari dan memahami informasi, tetapi jawabannya tidak selalu benar, sehingga informasi penting tetap harus diperiksa melalui sumber kredibel.
Konten otomatis dan pelabelan
Kemkomdigi menilai transparansi semakin penting karena teknologi AI mampu menghasilkan konten yang menyerupai opini manusia, termasuk lewat akun otomatis atau bot. Tanpa informasi memadai, masyarakat berisiko sulit membedakan percakapan autentik dari konten yang dibuat atau disebarkan secara otomatis. Kementerian menekankan pentingnya pelabelan konten buatan AI, kejelasan alasan moderasi atau pembatasan, serta mekanisme pengaduan dan banding yang mudah diakses pengguna.
Moderasi berbasis konten
Mediodecci menegaskan prinsip moderasi berada pada konten yang disebarkan, bukan pada akunnya. Penggunaan akun otomatis tidak otomatis menunjukkan pelanggaran; penilaian harus berdasarkan substansi konten, pola penyalahgunaan, dan bukti pelanggaran sesuai ketentuan. Ia menambahkan perbedaan pendapat atau kecenderungan sebuah akun tidak bisa menjadi dasar tunggal pembatasan, dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.
Claudio Daily merangkum dan menulis ulang informasi dari laporan sumber. Untuk konteks lengkap, kutipan, dan pembaruan terbaru, baca laporan asli.
Baca sumber asli di ANTARA News ↗


